Kotroversi pemblokiran blogger oleh DEMPKOMINFO

Pejabat DEPKOMINFO meminta maaf kepada para pengguna blog (buku harian di dunia maya) atas kesalahan pemblokiran yang terjadi Senin (23/11) ini. Seharusnya pemerintah memblokir situs yang mengandung Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA).

Gatot Dewa Brata, juru bicara Depkominfo menegaskan, pihaknya meminta maaf jika ada pengguna blog yang terganggu akibat pemblokiran hari ini. Depkominfo sudah berbicara dengan 10 penyedia layanan Internet atau Internet Service Provider (ISP) untuk mengoreksi dan melakukan revisi ulang hari ini.

”Bukan maksud pemerintah memblok semua (blog), mohon dicermati secara cerdas. Tujuan pemerintah adalah kartun yang menghina Nabi, kasusnya sama seperti kasus Youtube dulu,” katanya. ”Kalau ada efek sampinganya kami mohon maaf.”



Menteri Komunikasi dan Informatika Taifatul Sembiring pun sudah mendengar kabar tentang protes para blogger (pengguna blog). ”Saya sudah baca di Twitter (salah satu situs jejaring sosial) hari ini banyak protes,” ujarnya di sela rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin (23/11).

Perintah pemblokiran itu secara tertulis namun disposisinya terbatas agar tidak menghalangi akses para penggunanya. Ia sudah menginstruksikan untuk melakukan koreksi pemblokiran. "Jadi itu akan kami koreksi, karena instruksi saya URL-nya saja, tidak masuk pada pelebaran blognya itu,” katanya.

”Namanya kita memberikan instruksi ke bawah. Ditutupnya 2 mili tapi yang terjadi 7 mili . Yang mem-blokir operator bukan Depkominfo. Akan dikoreksi hari ini juga,” tuturnya.

Roy Suryo, anggota Komisi Politik, Keamanan, Politik, Luar Negeri, dan Komunikasi dan Informatika, mendukung pemblokiran yang dilakukan Depkominfo terhadap situs yang menghina Nabi pada hari ini. ”Soal pemblokiran jangan sampai yang diblokir A tapi kena ABCD. Yang diblokir itu harus melalui pertimbangan detail dan teknikal,” ucapnya.

Ia menyatakan, jangan sampai blogger semua terkena pemblokiran oleh pemerintah yang ingin memblokir satu situs. ”Kalau memang semuanya kena itu salah. Mungkin ini terjadi karena kebijakan teknik di lapangan yang salah,” ujarnya.

Roy menambahkan, ”Sampai saat ini belum ada aturan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya soal pemblokiran, sementara hanya subjektif dari menteri saja. Saya mendesak supaya peraturan pemerintah segera keluar, jangan sampai merugikan semua pihak.”